Gus Ipul melakukan gebrakan dengan melakukan Apel Akbar seperti dilaporkan Kompas berikut.
Minggu, 27 April 2008 09:47 WIB
PASURUAN, MINGGU - Ketua Umum PP GP Ansor, Saifullah Yusuf memimpin apel Barisan Ansor Serbaguna (Banser) pada kegiatan hari lahir atau Harlah ke-74 Ansor di lapangan Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (27/4).
Pada kesempatan itu, Saifullah yang juga calon wakil gubernur Jatim berapasangan dengan Soekarwo mengatakan, dipilihnya Pasuruan sebagai tempat peringatan Harlah organisasi pemuda otonom di bawah Nahdlatul Ulama (NU) itu karena lokasinya berada di antara Surabaya dan Banyuwangi.
"Ibaratnya, Ansor itu hamilnya di Surabaya dan kemudian lahir di Banyuwangi. Makanya peringatan ini kami pilih di Pasuruan setelah delapan tahun lalu kami gelar dengan apel ribuan Banser di Makodam V/Brawijaya," kata mantan menteri itu.
Menurut dia, Ansor yang berarti sebagai penolong diharapkan bisa ikut menyebarkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Ia juga berharap agar Ansor menjadi pembela agama, kiai serta menjadi benteng NKRI. "Ansor ini lahir dalam kondisi Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, karena itu Ansor harus berjuang menjaga NKRI ini," katanya.
Sementara itu seusai melakukan apel, 11.000 warga Ansor dan Banser melakukan istighotsah atau doa bersama sebelum acara resepsi dilaksanakan pada siang hari yang direncanakan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (ANTARA/GLO)
Wah khabar pereseteruan di PKB maki seru saja nih... ikuti laporan Kompas berikut
Sabtu, 26 April 2008 19:17 WIB
Laporan wartawan Persda Network Rachmat Hidayat
JAKARTA, SABTU - PKB Gus Dur melalui Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR, Effendi Choirie menyatakan, tidak ada islah bagi Muhaimin Iskandar. Yang mungkin ada adalah pemberian maaf.
Dalam jumpa pers di DPP PKB, Sabtu (26/4), politisi PKB yang biasa disapa Gus Coy ini menyatakan, adanya usulan islah (perdamaian) antara Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu ada baiknya. Akan tetapi, islah bisa dilakukan bila kedua pihak sama-sama seimbang dalam posisi serta permasalahannya.
Sementara dalam kasus ini, Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro kedudukannya lebih tinggi bahkan tertinggi di PKB. Untuk maju sebagai calon Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB pun harus mendapatkan izin dari Dewan Syuro.
"Jadi, Gus Dur tidak bisa diminta islah dengan Muhaimin. Sesuai AD/ART PKB yang bisa dilakukan adalah memaafkan Muhaimin. Terkait pemberhentian itu (Muhaimin Iskandar) berdasar atas keputusan rapat pleno gabungan dewan syuro dan dewan tanfidz. Kini, seluruh dewan syuro dan dewan tanfidz pun sudah mendukung Gus Dur," katanya.
"Kalau Gus Dur diminta islah itu tidak relevan, yang dilakukan hanya memaafkan. Tidak lebih dari itu," tegas Gus Coy lagi yang kini menjabat sebagai Ketua Pelaksana Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB ini.
Gu Coy kembali menegaskan, sangat mungkin Muhaimin Iskandar 'kembali ke pelukan' Gus Dur dan PKB. Alasannya, Muhaimin Iskandar yang kerap disapa Cak Imin ini adalah salah satu kader muda PKB terbaik yang dimiliki.
"Dan semua kader NU diharapkan bisa masuk ke PKB. Karena PKB sebagai wadah kaderisasi politik generasi muda Nahdlatul Ulama dan pentas politik nasional. Termasuk, Muhaimin Iskandar," tukasnya.
Sementara terkait tentang penyelenggaraan MLB PKB, Gus Coy menjelaskan rencana di Bali sudah dipastikan gagal. Kini, MLB akan dilaksanakan di Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman, pimpinan Dr. Habib Saggaf Al-Mahdi Abubakar di Parung, Bogor, Jawa Barat pada 30 April hingga Mei 2008 mendatang. Dipilihnya pesantren itu, jelasnya lagi, lantaran PKB didirikan oleh para ulama dan kiai, santri dan aktivis Nahdlatul Ulama.
"PKB ini dari pesantren kembali ke pesantren bersama para kiai dan santri. Gus Dur adalah pendiri dan deklarator serta simbol PKB. Keberadaan Gus Dur di PKB itu tak lain simbol kepentingan Negara," ujarnya diplomatis seraya menyatakan Tema MLB PKB adalah Bersama Gus Dur Menang Untuk Rakyat dan Tegakkan Demokrasi Untuk Terwujudnya Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat. MLB PKB nanti akan dihadiri oleh seluruh DPW dan DPC PKB se Indonesia.
"Hingga saat ini, semua pengurus DPW dan DPC sudah menegaskan berada di belakang Gus Dur. Kalau ada DPW dan DPC PKB yang kembar dan datang ke MLB PKB, maka yang sesuai SK dan AD/ART PKB lah yang akan diakui," tukasnya.
Sementara PKB kubu Muhaimin Iskandar, juga akan tetap melaksanakan MLB selama tiga hari, 2 hingga 4 Mei. Setelah tak mendapat ijin pelaksanaan MLB di Pondok Pesantren Azziyadah, MLB akan dilaksanakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara sesuai dengan keputusan semula.
Tribun Timur melaporkan kesuksesan Partai PKS yang memenangi Jagonya dalam Pilgub beberapa waktu yang lalu sebagai berikut.
Jumat, 18-04-2008
FENOMENA keberhasilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada) provinsi menjadi topik menarik di acara diskusi mingguan PKS Sulawesi Selatan, di D'Green Cafe, Jl Sungai Saddang, Makassar, Kamis (17/4).
Budayawan senior asal Unhas, Ishaq Ngeljaratan, menganalisa kemenangan PKS mayoritas di daerah-daerah Islam yang berideologi rasional."Dimana ada kecerdasan disitu PKS menang," kata Ishaq.
Ishaq mencontohkan, di daerah Sumatera dan Bandung yang baru-baru ini dimenangkan PKS. "Keunggulan PKS terletak di paradigma perimbangan yang dimiliki. Sesuai dengan namanya, PKS menciptakan keadilan dulu baru kesejahteraan. Yang cocok sebenarnya, PKS ini partai yang berideologi Nasionalis yang Islami" kata Ishaq.
Meski memuji PKS, Ishaq juga tidak lupa mengkritik partai berbasis kaum Muslim ini.Khususnya PKS Sulsel yang menurutnya tidak Islami."Saya menilai PKS Sulsel tidak Islami, mereka sering plin plan dan tidak kultural," kata dosen Unhas ini.
Inilah juga yang menyebabkan PKS tidak menang di Pilkada Sulsel lalu. PKS di Pilkada lalu mendukung pasangan Amin Syam - Mansyur Ramli (Asmara) bersama partai Golkar. Sebelumnya PKS sempat berkoalisi dengan partai-partai Islam lainnya sebelum akhirnya mereka bubar.
Kedua akademisi ini juga memaparkan secara panjang lebar soal budaya siri na pacce, budaya sipakatau sipakaturu yang turun-temurun dilestarikan masyarakat Sulsel.
Program ini merupakan rangkaian dari PKS Mendengar dalam rangka mendengar harapan dari sejumlah akademisi soal pengembangan partai ini. Program ini dalam rangka milad ke-10 PKS. Pekan depan, PKS kembali diskusi dengan pakar politik dan perbankan.
Puncak milad digelar di Pangkep, 27 April nanti. Gubernur/Wagub Sulsel Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang dijadwalkan hadir pada acara ini. Ketua Bappilu PKS Sulsel, Akmal Pasluddin, yakin partainya tetap eksis di Pemilu 2009 mendatang.
Aksi kuasa menguasai pada kemelut PKB dilansir Tribun Timur sebagai berikut :
Minggu, 20-04-2008
Jakarta, Tribun - Jika selama ini kantor DPP PKB dikuasai kubu Gus Dur, hari Sabtu (19/4) yang mondar-mandir di kantor yang berlokasi di Jalan Kalibata, Jakarta Selatan itu justru kubu Muhaimin Iskandar.
Cak Imin dan pendukungnya menguasai DPP sejak Sabtu pagi. Di kantor itu, Muhaimin menggelar rapat pleno bersama puluhan pendukungnya. Rapat pleno digelar terkait rencana pelaksanaan Muktamar Luar Biasa (MLB) pada 2-4 Mei mendatang.
Ini merupakan kali pertama Muhaimin menjejakkan kakinya lagi di kantor DPP sejak ia diminta mundur dalam rapat pleno Maret lalu.
Soal kembalinya Muhaimin ke kantor DPP, kata Ketua DPP PKB Marwan Ja'far, tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab Muhaimin masih memiliki hak berkantor di DPP. "Dia kan masih ketua umum," katanya.
Tampak di kantor DPP sejumlah pengurus dewan syuro dan tanfidz seperti KH Azis Masyur, KH Mahfudz Ridwan, KH Abdul Na'im, KH Muchlas Dimyati, KH Subhan Mamun, KH Gofur, dan Hj Lili Wahid. Sedangkan pengurus dewan tanfidz yang terlihat adalah Nursjahbani Katjasungkana, Wakil Sekjen Helmy Faisal, dan Ketua DPP Abdul Kadir Karding.
Inilah pernyataan Bapak Yusuf Kalla pasca kekalahan pencalonan Pilkada di empat Propinsi seperti dilansir Tribun Timur.
Raih 30 % di Pemilu 2009
Jakarta, Tribun - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla menggangapi dingin prestasi partainya dalam empat pemilihan gubernur di Tanah Air enam bulan terakhir, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan terakhir di Sumatera Selatan.
Justru dia tetap optimistis Partai Golkar bisa meraih suara 30 persen di pemilu legislatif 2009 mendatang. Dia mengklaim dari 21 petarungan pilgub, Golkar berhasil merebut tujuh kursi kepemimpinan provinsi.
"Pertama begini selama tiga tahun terakhir ini ada 340 pilkada kabupaten dan propinsi. Dari 340 itu, ada sekitar 320-an pilkada tingkat kabupaten dan 21 pilkada tingkat propinsi. Dari pilkada propinsi itu, tujuh diantaranya dimenangkan oleh calon yang didukung oleh Golkar baik sendiri juga dengan koalisi," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Kalla, Partai Golkar juga berhasil menyabet 41 persen kursi kepemimpinan kepala daerah tingkat kabupeten. Itu artinya, Partai Golkar meraih sekitar 120 kursi kepemimpinan kepala daerah tingkat kabupaten.
Kalla menambahkan, dalam pemilihan yang secara langsung ini, telah terjadi perubahan mendasar dalam aktivitas pemilihan masyarakat. Dan uniknya, pola di daerah berbeda-beda.
"Katakanlah di Jawa Barat dan Sumatera Utara itu sama sekali tidak ada persamaan. Orang mengatakan yang menang adalah sosok baru yang membawa perubahan. Mungkin ini cocok untuk Jawa Barat. Tapi di Sumatera Utara, justru Syamsul itu adalah bupati. Artinya ini berasal yang lama," jelasnya.
Kalla juga tetap optimistis perolehan suaran Partai Golkar dalam Pemilu 2009 mencapai 30 persen meski saat ini dalam pemilihan kepala daerah kerap keok dengan calon- calon yang diusulkan partai lain. "Kita masih optimis. Karena kalau dihitung rata-rata suara Golkar di Indonesia umumnya sekitar 30 persen," kata Jusuf Kalla dalam keterangan persnya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jum'at (18/4) siang.
Menurut Kalla, kekalahan calon-calon Partai Golkar dalam pilkada, terutama pemilihan gubernur tidak lantas memelorotkan perolehan suara di kancah nasional. "Cara perhitungan pilkada berbeda dengan cara pemilu. Kalau pemilu tidak ada suara hilang, jangan lupa ya. Dan kalau pilkada banyak suara hilang. Jadi ini bukan aple to aple antara pilkada dengan pemilu," paparnya.
Mattalatta Tolak Wacana Munaslub
SOAL Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti kepemimpinan Kalla di tubuh partai berlambang pohon beringan ini, Kalla dengan santai memberikan jawaban sekenanya. "Kalau soal munaslub tidak ada yang minta. Itu isu-isu yang berkembang saja, karena ini tentu tidak semudah itu. Kalau setiap ada masalah di partai langsung munaslub maka 60 persen pengurus Golkar diganti," katanya.
Andi Mattalatta, Ketua DPP Partai Golkar yang juga Menteri Hukum dan HAM mengeskan menolak wacana munaslub. Kekalahan beruntun ini justru lebih kecil kualitasnya dengan kekalahan Partai Golkar dalam
Pemilihan Presiden pada 2004 lalu. "Jadi kalah dan menang itu dialami semua partai. Dan Golkar tidak hanya kali ini. Sewaktu zamannya Akbar (Tandjung), calon presidennya itu kalah.Toh, tidak ada Munaslub," jawab Andi Mattallatta kepada Persda Network tentang desakan Munaslub Partai Golkar yang diusung Kaukus Muda Golkar, menyusul kekalahan beruntun Pillgub di wilayah Indonesia..
Rame rame ikut nyalon gubernur, Khofifah Pamit ke Pimpinan NU , seperti dilansir Tribun timur berikut :
Minggu, 20-04-2008 14:33:07
Surabaya, Tribun - Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa mengaku sudah pamit dan minta restu kepada Rois Aam Syuriah PBNU KH Sahal Mahfudh dan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim pada 23 Juli mendatang.
"Saya sudah pamit, minta izin, dan mohon restu kepada romo kiai Sahal Mahfudh dan pak Hasyim Muzadi, tapi saya nggak ingin menyatakan hasilnya, karena institusi di luar partai memang harus dijaga netralitasnya," katanya usai menghadiri `Khadijah Bersholawat` di SMA Khadijah, Surabaya, Minggu (20/4), seperti dilansir Antara.
Usai mendampingi Rois Syuriah PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus) yang menjadi pembicara dalam "Khadijah Bersholawat" itu, Khofifah yang juga Ketua Umum Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial NU (YTPS-NU) "Khadijah" Surabaya itu mengatakan dirinya tidak ingin menyeret institusi NU dalam ranah politik.
"Institusi NU harus dijaga, karena itu saya tidak mau menyeret romo kiai Sahal dan pak Hasyim dalam kancah Pilgub Jatim, karena simbol-simbol NU memang ada pada beliau berdua, meski mereka tidak memakai baju berlambang NU. Saya harus menjaga mereka, karena itu saya tidak mengundang mereka dalam deklarasi pada 22 April," katanya.
Menurut politisi PKB yang didorong PPP menjadi Cagub Jatim itu, dirinya juga sudah siap non-aktif saat deklarasi di Surabaya pada 22 April mendatang, bahkan dirinya juga sudah mengadakan rapim (rapat pimpinan) Muslimat NU untuk menunjuk Plt (pelaksana tugas) Ketua Umum PP Muslimat NU selama dirinya non-aktif.
"Plt yang sudah ditunjuk adalah Bu Hj Machsusoh Tosari Widjaja, karena dia kebetulan menjadi ketua periodik dalam enam bulan ini. Di Muslimat NU itu ada ketua periodik yang menjalankan tugas ketua harian secara bergiliran, tapi saya beliau tidak bisa datang ke Surabaya pada 22 April untuk saya perkenalkan, karena beliau masih di AS," katanya.
Selain itu, katanya, dirinya juga sudah mengimbau semua kader Muslimat NU dan jajarannya untuk tidak membawa simbol-simbol NU dalam deklarasi pencalonan dirinya pada 22 April itu, karena NU memang harus netral.
"Yang jelas, sejumlah ketua umum parpol sudah menyatakan siap hadir dalam deklarasi itu, baik pimpinan di tingkat DPP, DPW, maupun DPD, bahkan kalau selama ini saya dikabarkan didukung 12 parpol, maka deklarasi akan dihadiri 13 parpol pendukung. Mereka sudah konfirmasi, termasuk beberapa tokoh nasionalis, ulama, LSM, asosiasi profesi, dan banyak lagi," katanya.
Secara terpisah, Rois Syuriah PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus) yang menjadi pembicara dalam "Khadijah Bersholawat" itu menilai lembaga pendidikan itu merupakan lembaga yang lebih mulia dibanding politik bagi warga NU.
"Termasuk mbak Khofifah," kata Gus Mus yang juga budayawan itu sembari tersenyum ke arah Khofifah yang duduk di barisan depan dalam acara `Khadijah Bersholawat` itu.
Namun, salah seorang deklarator PKB itu menyampaikan apreatif atas banyaknya kader NU yang maju dalam Pilgub Jatim mendatang, karena hal itu menunjukkan bahwa kader-kader NU itu banyak yang berkualitas.
Hingga kini, kader NU yang menyemarakkan Pilgub Jatim adalah Khofifah (Ketua Umum PP Muslimat NU yang didukung PPP dan 12 parpol non-parlemen sebagai Cagub), dan H Saifullah Yusuf (Ketua Umum PP GP Ansor yang didukung PAN-PD sebagai Cawagub).
Nama lain, DR KH Ali Maschan Moesa MSi (Ketua PWNU Jatim yang dinyatakan berhalangan tetap dan didukung Golkar sebagai Cawagub), DR H Achmady (Bupati Mojokerto yang didukung PKB sebagai Cagub), dan Ir H Ridwan Hisjam (Ketua Umum Kosgoro Jatim yang didukung PDIP sebagai Cawagub dan mengaku `NU kultural` itu).(*)
Inilah berita Politik terhangat pekan pekan ini seperti yang dilansir Tribun Timur, berikut petikannya secara utuh .
Sabtu, 19-04-2008 14:31:54
Jakarta, Tribun - Mantan Menteri Penerangan orde baru (orba) Harmoko kembali ke dunia politik melalui Partai Kerakyatan Nasional (PKN). Namun Harmoko mengaku tidak tertarik menjadi capres pada Pilpres 2009. Umurnya sudah kelewat tua.
"Pak Harmoko tidak mau jadi capres maupun cales. Tapi jadi pembina saja, yaitu orang tua yang memberikan nasihat," kata Ketum PKN Soebiantoro Soemantoro di Gedung Joeang, Jakarta, Sabtu (18/4).
Saat hal itu ditanyakan kepada Harmoko, mantan Menpen era Soeharto itu membenarkan. "Sudah tua, sudah hampir 70 tahun umur saya. Sekarang 69 tahun, dalam budaya China, 69 tahun itu sama dengan 70 tahun. Saya sudah cukuplah. Lembaga tinggi sudah, menteri sudah, ketua umum Golkar sudah, sekarang nulis saja," kata Harmoko.
Harmoko mengatakan, PKN dibentuk untuk mengakomodir anak-anak muda yang ingin mengabdi pada bangsa dan negara, khususnya mensejahterakan rakyat. Hal itu imbuhnya, bukan karena dia pesimistis dengan kondisi saat ini.
Harmoko juga menepis deklarasi PKN sebagai bentuk kekecewaannya terhadap Golkar. "Tidak, saya tidak pernah kecewa dengan Golkar," katanya.(*)
Pasca Kesembuhan Presiden Horta, akankankah pernyataannya membuat hubungan Indonesia dan Timor leste renggang...?
Berikut pernyataan Presiden Horta menyikapi reaksi dari Indonesia seperti di Lansir Tempo Interaktif.
Minggu, 20 Apr 2008 09:01 WIB
TEMPO Interaktif, Dili:Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta membantah pernah menyebut Indonesia mendukung kelompok tentara pemberontak yang dipimpin Mayor Alfredo Reinado Alves. Dia hanya menyebut oknum di Indonesia yang mendukung Reinado.
“Media yang salah paham pernyataan saya soal pendukung Reinado di Indonesia. Saya tidak pernah menyebut Indonsia mendukung Reinado,tetapi saya mengatakan oknum di Indonesia yang mendukung Reinado,” kata Horta, Minggu (20/4) pagi ini seusai berpartisipasi misa diGereja Katedral, yang dipimpin Uskup Dili, Alberto Ricardo da Silva.
Kelompok Renado pada 11 Februari lalu menyerang Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao.
Ia menambahkan, pihaknya tidak pernah menyebut institusi
atau Tentara Nasional Indonesia. “Saya tidak mau komentar soal ini, karena saya hanya menyebut nama wartawan Metro TV Desy Fitriani yang mengurus dokumen palsu Reinado masuk Indonesia secara illegal, tetapi saya tidak bilang Indonesia,”ungkap peraih nobel perdamain.
Misa umum dipartisipasi oleh Perdana Menteri Xanana Gusmao,Jaksa Agung, Longinhos Monteiro, komandan tentara Timor Leste Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak, serta anggota pemerintah lainya.Penjagaan di sekitar Gereja besar di Dili itu diperketat aparat gabungan, polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tentara dan polisi Timor Leste. Secara resmi, Presiden Timor Leste akan kembali bekerja Senin besok
Perlu pendewasaan politikkah Bangsa Indonesia.....? berikut petikan pernyataan ketua Majelis Syuro PKS seperti dilansir Tempo Interaktif.
Minggu, 20 Apr 2008 11:11 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin menyatakan Indonesia masih membutuhkan pendewasaan dan pematangan demokratisasi politik, sehingga semua pihak yang memiliki kepentingan politik dapat menerima hasil demokratisasi.
"Demokratisasi politik semakin terarah namun masih perlu pendewasaan dan pematangan," katanya dalam diskusi platform PKS di Hotel Bumikarsa, Minggu (20/24).
Partai Keadilan seejahtera, katanya, memenangkan 90 dari 150 pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam dua pemilihan gubernur terakhir di Indonesia yaitu Jawa Barat dan Sumatra Utara, calon dari PKS memenangkan suara terbanyak.
Menurut dia, demokratisasi politik harus dilanjutkan dengan demokratisasi ekonomi. Sumber kekuatan ekonomi harusnya berasal dari seluruh komponen bangsa. sehingga perekonomian tidak akan terganggu dengan investasi luar negri atau hot money. "ekonomi bertumpu pada rakyat," kata Hilmi.
Aksi saling mendahului terjadi pada kemelut partai PKB , seperti yang dilansir Tempo Interaktif berikut ini :
Minggu, 20 Apr 2008 13:41 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:
Tak ingin didahului, PKB Surabaya kubu Gus Dur, siang ini (20/4) meresmikan kantor mereka di jalan Gubeng Kertajaya 6 no 17 Surabaya. "Ini karena momentnya saja, sebenarnya tidak ada niatan untuk menandingi kubu manapun, Toh PKB yang asli ya PKB Gus Dur yang saat ini meresmikan kantor di Kertajaya ini," kata Sekretaris Karateker DPC PKB Surabaya, Niko Ainul Yakin.
Sekedar diketahui, diwaktu bersamaan, PKB kubu Muhaimin Iskandar juga meresmikan kantor mereka yang berada di jalan Kaca Piring no 14, Surabaya. Peresmian dua kantor berbeda ini dilakukan menyusul pembekuan DPP PKB Surabaya kepemimpinan Musyafak. Musyafak sendiri saat ini merupakan PKB Kubu Muhaimin Iskandar.
Lebih lanjut, Niko yang sekretaris DPW PKB Jatim ini menambahkan, peresmian kantor PKB di jalan Gubeng Kertajaya 6 no 17 ini dilakukan mengingat hingga saat ini PKB Surabaya memang tidak memiliki kantor. "Dulu kantor PKB dompleng di rumah dinas Musyafak, jadi memang sudah lama kita menginginkan adanya kantor baru," tambah Niko.
Dewan Karateker sendiri, tambah Niko, berjanji akan segera menyelesaikan dualisme PKB yang ada di Surabaya. Tugas Kareteker adalah bekerja untuk segera menggelar Musyawarah Cabang PKB Luar Biasa (Muscablub) untuk segera menentukan ketua Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro paska pembekuan kepengurusan lama. Muscablub sediri akan segera digelar paling lambat pada Juni mendatang.
Menanggapi niatan PKB kubu Muhaimin yang akan mengganti calon Gubernur Jatim Achmadi, Niko, mengaku tidak kawatir. Apalagi, pencalonan Achmadi juga telah direstui oleh DPP PKB yang didalamnya, Muhaimin Iskandar juga ikut menandatanganinya. "Muhaimin ikut merestui, kalau ingin mengganti mekanismenya lama, jadi tidak mungkin mereka bisa mengganti," kata Niko.
Ditempat yang sama, koordinator PKB Wilayah Surabaya dan Sidoarjo Wahyudin Husein mengungkapkan jika kantor PKB yang akan diresmikan di Jalan Kaca Piring no 14, Surabaya merupakan PKB yang tidak sah. "Yang sah ya disini, yang lainnya adalah gerombolan PKB Liar," kata Wahyudin yang digadang-gadang akan menduduki ketua DPC PKB Surabaya ini.
Lebih lanjut, Wahyudin yang juga pernah mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surabaya ini, berjanji jika nantinya dirinya masuk dalam kepengurusan PKB yang baru, dirinya juga akan segera melakukan perombakan susunan anggota DPRD Surabaya yang tidak pro terhadap Gus Dur.
Pakar Komunikasi Effendi Gazali mengatakan " Harmoko Lebih Baik Diam" , Pasca Pendeklarasian Partai Kerakyatan Nasional seperti dilansir Tempo Interaktif.
Berikut petikannya secara utuh.
Minggu, 20 Apr 2008 11:58 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat komunikasi politik Effendy Gazali menilai mantan Menteri Penerangan di era orde baru Harmoko yang mendirikan Partai Kerakyatan Nasional (PKN) hanya mencari penyakit. "Harmoko lebih baik diam dan menyadari kesalahannya di masa lalu," katanya ketika dihubungi Tempo, Minggu (20/4).
Menurut Effendy, dengan kemunculan Harmoko kembali ke pentas politik, justru dapat memancing orang untuk melihat kembali kesalahannya di masa lalu. "Kalau ada yang mau menggugat dia (Harmoko), maka akan lebih mudah karena sudah banyak bukti kesalahannya," sambungnya.
Menanggapi klaim PKN sebagai partai kaum muda itu, Effendy berpendapat bahwa hal itu tidak akan menarik simpati masyarakat. "Kaum muda tidak perlu diusung kaum tua, apalagi Harmoko," Lanjutnya.
Effendy juga menganggap upaya PKN yang menggaet Djamal Mirdad dan Ayu Azhari tidak akan berpengaruh. "Kedua artis itu bukan figur yang selama ini aktif di politik," ungkapnya